RuangSikap – Padang Lawas Utara –Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum Indonesia (APMPPHI) mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Padang Lawas Utara, untuk memberikan penjelasan resmi dan transparan mengenai informasi yang beredar terkait dugaan perkara narkotika yang dikaitkan dengan seorang pria berinisial P, yang dikenal dengan panggilan “Terang”, dan disebut menjabat sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli Daerah Padang Lawas Utara.
Desakan tersebut merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum yang transparan, profesional, dan tidak diskriminatif. Aliansi menilai bahwa setiap informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika yang menjadi perhatian publik perlu ditangani secara serius, berdasarkan fakta, serta melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Mendorong Klarifikasi Resmi dari Kepolisian
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum Indonesia meminta Polres Padang Lawas Utara memberikan klarifikasi mengenai kebenaran informasi tersebut, termasuk apakah terdapat laporan, penyelidikan, penyidikan, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perkara yang dimaksud.
Ketua atau perwakilan aliansi menilai bahwa kejelasan informasi sangat penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada kabar yang beredar di tengah publik. Keterangan resmi dari kepolisian diperlukan untuk mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Transparansi merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Kami mendorong kepolisian memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan kewenangan hukum, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah serta hak-hak setiap pihak,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan aliansi.
Menuntut Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Tebang Pilih
Aliansi menegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana narkotika harus dilakukan secara profesional tanpa membedakan jabatan, kedudukan sosial, pengaruh organisasi, maupun latar belakang seseorang.
Menurut aliansi, apabila terdapat bukti dan dasar hukum yang cukup, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjuti perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan agar tidak terjadi kesimpangsiuran.
Aliansi juga mengingatkan bahwa penyebutan nama, jabatan, atau panggilan seseorang dalam pemberitaan tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Penentuan status hukum harus merujuk pada keterangan resmi dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meminta Akuntabilitas dalam Penanganan Perkara
Selain meminta klarifikasi, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum Indonesia mendorong adanya akuntabilitas dalam setiap tahapan penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Aliansi memandang bahwa penjelasan mengenai perkembangan perkara, sepanjang dapat disampaikan berdasarkan ketentuan hukum, merupakan salah satu upaya membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, proses penyelidikan dan penyidikan tetap harus menghormati kerahasiaan yang diwajibkan oleh hukum serta tidak mengganggu kepentingan penegakan hukum.
Aliansi juga mendorong masyarakat agar menyampaikan informasi atau bukti yang relevan melalui saluran resmi, bukan melalui penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi di media sosial.
Empat Tuntutan Aliansi
Dalam menyikapi informasi yang beredar, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum Indonesia menyampaikan empat tuntutan:
1. Meminta klarifikasi resmi dari Polres Padang Lawas Utara mengenai kebenaran informasi dan status penanganan perkara yang dimaksud.
2. Mendorong penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
3. Menolak segala bentuk perlakuan istimewa atau intervensi yang melanggar hukum, apabila hal tersebut terbukti terjadi dalam proses penanganan perkara.
4. Mengajak masyarakat mengawal proses hukum secara bertanggung jawab, dengan mengutamakan fakta, bukti, dan asas praduga tak bersalah.
Mengawal Penegakan Hukum Secara Bertanggung Jawab
Aliansi menyatakan bahwa perhatian terhadap dugaan perkara narkotika bukan dimaksudkan untuk menghakimi seseorang sebelum adanya kepastian hukum, melainkan untuk mendorong keterbukaan informasi yang sah dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Selain itu, Aliansi berharap Polres Padang Lawas Utara dapat memberikan keterangan yang jelas sesuai dengan kewenangannya sehingga masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya.
“Hukum harus ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Namun, setiap tuduhan juga harus didasarkan pada fakta dan diuji melalui proses hukum yang berlaku" Kata Perwakilan Aliansi.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum Indonesia menyatakan akan terus mendorong pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum melalui penyampaian aspirasi secara damai, konstitusional, dan bertanggung jawab. (R A)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar