RuangSikap — Pasaman Barat — Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Pasaman Barat menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Kantor Polres Pasaman Barat, Senin (26/10/2026), mulai pukul 15.45 WIB. Dalam aksi tersebut, massa mendesak pencopotan Kapolres Pasaman Barat serta meminta percepatan penanganan perkara yang dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi pelapor.
Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa Jilid I yang digelar pada Kamis (22/10/2026). Lebih dari 100 orang mengikuti aksi tersebut. Massa yang hadir mengaku sebagai anak asli Pasaman Barat.
Selama aksi berlangsung, para peserta secara bergantian menyampaikan orasi dan menyerukan tuntutan mereka kepada pihak kepolisian. Massa juga membawa spanduk dan sejumlah kertas karton berisi berbagai tulisan dan pesan.
Beberapa tulisan yang terlihat di antaranya “Save Pasbar”, “Stop Cawe Hukum dari Aparat Keparat”, dan “Copot Kapolres”. Sejumlah demonstran juga mengangkat kertas karton bertuliskan “Kadiv Propam Tolong Periksa Kapolres Pasaman Barat” serta “Ini Kampung Kami, Jangan Kau Rusak dengan Kekuasaanmu Kapolres”. Selain itu, terdapat sejumlah tulisan lain yang berisi kritik dan tuntutan terhadap kepolisian.
Aliansi menggelar aksi lanjutan karena, menurut mereka, Kapolres Pasaman Barat dua kali tidak menemui massa, baik pada aksi Jilid I maupun Jilid II.
Pihak kepolisian yang berada di lokasi menyampaikan bahwa Kapolres Pasaman Barat sedang tidak berada di tempat. Pihak tersebut mengatakan menerima perintah dari Kapolres untuk menanggapi dan menerima aspirasi massa aksi.
Namun, massa tidak menerima upaya tersebut dan tetap meminta agar Kapolres Pasaman Barat hadir secara langsung untuk menemui mereka. Massa beralasan bahwa aksi tersebut telah memasuki Jilid II setelah sebelumnya mereka juga menggelar aksi serupa pada Kamis (22/10/2026).
Bagi massa, kehadiran Kapolres secara langsung dinilai penting untuk mendengarkan aspirasi dan menjawab tuntutan yang mereka sampaikan.
Berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut, penanganan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/138/VII/2025/SPKT/POLRES PASAMAN BARAT/POLDA SUMATERA BARAT tertanggal 20 Juli 2025, terkait dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana Pasal 160 KUHP, hingga kini dinilai belum memberikan kejelasan penindakan maupun kepastian hukum bagi pelapor.
Selain menyoroti penanganan perkara tersebut, massa aksi juga menyoroti maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Pasaman Barat. Mereka mendesak agar dugaan keterlibatan atau adanya beking dari oknum di tubuh Polres Pasaman Barat terhadap aktivitas PETI diusut tuntas.
Massa juga meminta agar dugaan peredaran narkoba di wilayah Pasaman Barat serta dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk operasional tambang ilegal diusut secara menyeluruh. Massa menyatakan memiliki data terkait dugaan-dugaan tersebut.
Suasana aksi sempat memanas ketika massa mendesak masuk ke dalam Kantor Polres Pasaman Barat. Massa mengaku kecewa karena Kapolres kembali tidak menemui mereka secara langsung dalam aksi Jilid II tersebut.
Koordinator aksi, menegaskan bahwa ketidakhadiran Kapolres di hadapan massa dalam dua aksi berturut-turut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat.
"Dua kali kami datang, dua kali pula Kapolres tidak mau menemui kami. Kami ini anak asli Pasaman Barat yang datang membawa aspirasi masyarakat. Wajar massa kecewa dan emosi, karena pimpinan yang tidak mau mendengar rakyatnya sendiri wajib dicopot. Kami juga meminta dugaan beking PETI, peredaran narkoba, dan penyalahgunaan BBM subsidi untuk tambang ilegal di Pasaman Barat diusut tuntas. Jangan ada yang kebal hukum di tanah kami," tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak pencopotan Kapolres Pasaman Barat dari jabatannya.
2. Mendesak Polres Pasaman Barat mempercepat proses hukum atas perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/138/VII/2025/SPKT/POLRES PASAMAN BARAT/POLDA SUMATERA BARAT terhadap saudara Tegar.
3. Mendesak Polres Pasaman Barat menetapkan saudara Tegar sebagai tersangka.
Selain menyampaikan tuntutan kepada Polres Pasaman Barat, aliansi juga secara terbuka meminta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri menindaklanjuti tuntutan aksi tersebut. Mereka meminta agar Kapolres Pasaman Barat diperiksa serta dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas PETI, peredaran narkoba, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Pasaman Barat diusut secara transparan.
"Kami meminta Kadiv Propam Mabes Polri turun langsung ke Pasaman Barat. Periksa Kapolres, dan usut semua dugaan ini secara transparan. Kalau tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," lanjut nya sambil berorasi.
Massa menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum. Mereka mendesak agar seluruh tuntutan dan dugaan yang disampaikan dalam aksi ditindaklanjuti secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi membuka ruang Klarifikasi bagi pihak Polres Pasaman Barat terkait Kapolres tidak menenumi massa aksi serta perkembangan penanganan perkara dan tuntutan dari masssa aksi.
Editor (A)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar