RuangSikap — Labuhanbatu — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang belakangan dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapat sorotan dari mahasiswa. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pihak yang berada dalam ruang lingkup aturan tersebut.
Sorotan itu disampaikan Dedi Siregar, mahasiswa Hukum Tata Negara, yang menilai penegakan Perda tidak seharusnya berhenti pada tindakan penertiban terhadap masyarakat kecil, tetapi juga perlu dilakukan secara konsisten terhadap pelaku usaha lainnya yang diduga melanggar ketentuan Perda.
Penertiban PKL tersebut diketahui mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 1994 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.
“Kami tidak sedang mempertanyakan kewajiban pemerintah untuk menegakkan Perda. Yang kami persoalkan adalah konsistensi dan rasa keadilan dalam penegakannya,” kata Dedi dalam pernyataannya.
Menurutnya, apabila PKL yang diduga melanggar aturan harus ditertibkan, pemerintah juga harus menunjukkan keberanian yang sama dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha lainnya yang diduga melanggar ketentuan Perda.
Diduga Ada Ketimpangan dalam Penegakan Perda
Sorotan terutama diarahkan pada pengawasan terhadap sejumlah tempat hiburan malam seperti KTV, klub malam, pub, dan usaha sejenis yang menurutnya perlu mendapat pengawasan apabila terdapat dugaan penjualan atau peredaran minuman beralkohol di luar waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah.
Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Tempat/Lokasi Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang mengatur waktu peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada rentang pukul 17.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan pengawasan terhadap masyarakat kecil, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap tempat-tempat usaha yang berada dalam ruang lingkup pengaturan Perda tersebut.
“Jangan sampai muncul persepsi masyarakat bahwa Perda hanya mudah ditegakkan ketika berhadapan dengan pedagang kecil, tetapi menjadi sulit ditegakkan ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar,” tegas Dedi.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut bukanlah tuduhan bahwa seluruh tempat hiburan malam melakukan pelanggaran. Namun, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah dinilai perlu mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta pemerintah membuktikan dengan tindakan bahwa hukum benar-benar berlaku untuk semua. Kalau PKL diperiksa, tempat hiburan juga harus diperiksa. Kalau PKL ditertibkan karena melanggar Perda, pelaku usaha besar yang terbukti melanggar juga harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama,” ujarnya.
PKL Jangan Hanya Dibongkar, tetapi Harus Diberi Solusi
Selain persoalan konsistensi penegakan hukum, pemerintah daerah juga diminta tidak mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak penertiban.
Sebab, bagi sebagian masyarakat, PKL bukan sekadar persoalan tata ruang atau ketertiban umum, melainkan juga menjadi sumber utama pendapatan keluarga.
Karena itu, penertiban dinilai seharusnya diikuti dengan kebijakan yang memberikan solusi, seperti relokasi ke lokasi yang layak, penataan zona PKL, pembinaan, serta pemberdayaan ekonomi.
“Pemerintah jangan hanya hadir membawa Satpol PP untuk membongkar lapak. Pemerintah juga harus hadir membawa solusi. Jangan sampai masyarakat kehilangan tempat mencari nafkah tanpa diberikan alternatif yang manusiawi,” lanjutnya.
Hukum Tidak Boleh Memiliki Dua Wajah
Menurut Dedi, persoalan tersebut harus dilihat dalam perspektif negara hukum. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan setiap kebijakan penegakan Perda dilaksanakan secara objektif, proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif.
“Jangan sampai penegakan hukum melahirkan kesan bahwa yang kecil ditertibkan, yang besar dibiarkan. Kalau persepsi seperti ini terus berkembang, yang rusak bukan hanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga wibawa Perda itu sendiri,” ujarnya.
Desak Bupati Labuhanbatu Buka Data Penegakan Perda dan Evaluasi Kinerja Kasatpol PP
- Melakukan penegakan Perda secara objektif, konsisten, dan tanpa pandang bulu;
- Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjual atau mengedarkan minuman beralkohol di luar ketentuan waktu yang diatur dalam Perda;
- Membuka informasi mengenai langkah pengawasan dan penindakan Perda kepada publik sebagai bentuk transparansi pemerintahan;
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasatpol PP Kabupaten Labuhanbatu;
- Memastikan Satpol PP menjalankan fungsi penegakan Perda secara profesional, proporsional, dan berkeadilan.
Menurutnya, penegakan Perda memang harus tegas. Namun, ketegasan pemerintah dinilai harus berjalan beriringan dengan keadilan.
“Kami tidak meminta pemerintah berhenti menertibkan. Kami meminta pemerintah jangan tebang pilih. Jangan sampai pedang penegakan hukum hanya tajam ketika diarahkan kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pemilik modal,” tutup Dedi.
Ia menegaskan, masyarakat Labuhanbatu membutuhkan pemerintah yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil.*

Tidak ada komentar:
Posting Komentar