RuangSikap – Medan – Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Persatuan Ojek Solidaritas Indonesia (PROSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (20/7/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar segera menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para mitra pengemudi transportasi berbasis aplikasi.
Dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, para peserta aksi menyuarakan sejumlah tuntutan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi jutaan pengemudi ojol di Indonesia.
Koordinator Lapangan, Ferdiansyah, didampingi Asisten Koordinator Asmul Hakim Harahap, menyampaikan bahwa hingga saat ini para pengemudi masih bekerja tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Menurutnya, risiko pekerjaan di jalan sangat tinggi, sementara kepastian mengenai hak dan perlindungan bagi pengemudi belum sepenuhnya diatur melalui regulasi yang jelas.
Selain meminta pemerintah segera menerbitkan payung hukum bagi pengemudi transportasi daring, massa juga mendesak agar kebijakan mengenai potongan komisi maksimal 8 persen diterapkan secara menyeluruh pada seluruh layanan yang disediakan perusahaan aplikasi.
Para peserta aksi menilai penerapan kebijakan tersebut harus berlaku tanpa pengecualian, termasuk pada layanan pengantaran makanan maupun barang, sehingga tidak ada lagi perbedaan besaran potongan komisi yang dinilai memberatkan para mitra pengemudi.
Dalam orasinya, massa juga meminta pemerintah segera mempublikasikan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan kepastian bagi ekosistem transportasi daring.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar Gedung DPRD Sumut. Selama penyampaian aspirasi, situasi tetap berlangsung aman dan kondusif.
Beberapa perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Anggota DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khoir, untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi para pengemudi ojek online.
Usai pertemuan tersebut, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Dhody Thahir, menemui massa aksi di halaman gedung dewan. Di hadapan para pengunjuk rasa, ia menyatakan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar dapat ditindaklanjuti.
Dhody juga mengaku siap berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam waktu dekat. Bahkan, ia membuka peluang agar perwakilan pengemudi ikut mendampingi pertemuan tersebut sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diterima secara langsung oleh pemerintah pusat.
Setelah mendengarkan penjelasan dan komitmen dari anggota legislatif, massa membubarkan diri secara tertib. Para pengemudi berharap tuntutan yang mereka sampaikan tidak berhenti pada sebatas penyampaian aspirasi, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan konkret yang memberikan perlindungan hukum, kepastian kerja, serta kesejahteraan bagi seluruh pengemudi ojek online di Indonesia. (AN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar